Langkat (Sumut) – Kondisi di Desa Halaban, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, masih membutuhkan perhatian pemerintah, khususnya terkait rehabilitasi sejumlah bagian bangunan sekolah yang mengalami kerusakan Sedang akibat terdampak air pada Desember 2025 lalu.
Kepala Sekolah Yayasan Triguna, Ihwan, saat dikonfirmasi wartawan pada 3 Oktober 2026 di ruang pribadinya, mengatakan pihak sekolah hingga kini masih menunggu bantuan rehabilitasi dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen).
Menurut Ihwan, kerusakan tersebut telah didata dan pihak sekolah juga telah menyampaikan usulan rehabilitasi. Namun, sampai saat ini bantuan yang diharapkan belum terealisasi.
“Kerusakan sekolah sudah kami data dan sudah kami usulkan. Mudah-mudahan usulan tersebut dapat masuk dalam program bantuan rehabilitasi,” ujar Ihwan.
Di tengah keterbatasan, pihak yayasan tersebut terus melakukan perbaikan secara bertahap sesuai kemampuan. Langkah itu dilakukan agar proses belajar mengajar tetap dapat berjalan dengan baik.
Sekolah tersebut saat ini memiliki sekitar 100 siswa dengan 13 tenaga guru. Ihwan menjelaskan, kesejahteraan tenaga pendidik masih sangat terbatas. Para guru disebut menerima honor sekitar Rp500 ribu hingga Rp600 ribu per bulan.
Yang menjadi perhatian, pihak sekolah juga memberikan keringanan bagi siswa yatim dengan membebaskan biaya SPP. Menurut Ihwan, pendapatan dari SPP siswa lainnya menjadi salah satu sumber yang digunakan untuk membayar honor guru.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberlangsungan pendidikan di sekolah yayasan tidak hanya bergantung pada semangat tenaga pendidik dan pengelola, tetapi juga membutuhkan dukungan serta perhatian pemerintah melalui program bantuan pendidikan yang tersedia.
LSM Soroti Pentingnya Perhatian Pemerintah
Sementara itu, salah seorang aktivis LSM Kibar Sumatera Utara, Ramli, ST, turut menyoroti kondisi Sekolah Yayasan Triguna. Saat ditemui wartawan pada 3 Oktober 2026 di kawasan Kantor Bupati Langkat, Ramli menilai sekolah seperti Yayasan Triguna patut mendapatkan perhatian pemerintah apabila memenuhi persyaratan program bantuan yang berlaku.
Menurutnya, dukungan terhadap sekolah tersebut juga dapat memberikan dampak sosial yang lebih luas, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan anak yatim yang memperoleh pendidikan tanpa dibebani biaya SPP.
“Sekolah seperti ini sebenarnya bisa mendapatkan bantuan sepanjang memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Apalagi ada anak yatim yang diberikan pendidikan tanpa dipungut SPP,” kata Ramli.
Ramli berharap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dapat menindaklanjuti usulan rehabilitasi maupun kebutuhan pendukung pendidikan di sekolah tersebut sesuai mekanisme yang berlaku.
Ia juga mengapresiasi perhatian pengelola sekolah terhadap para siswa. Menurutnya, meskipun berstatus sekolah yayasan, para lulusan Sekolah Triguna disebut telah melanjutkan karier di berbagai bidang, termasuk menjadi PNS, TNI, dan Polri.
“Yang terpenting adalah bagaimana anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak. Sekolah yayasan juga memiliki kontribusi dalam mencerdaskan masyarakat. Karena itu, sepanjang memenuhi persyaratan, perhatian pemerintah terhadap kebutuhan sekolah sangat diperlukan,” ujarnya.
Kini, harapan pengelola Sekolah Yayasan Triguna tertuju pada realisasi bantuan rehabilitasi yang telah diusulkan. Di tengah keterbatasan sarana dan kemampuan pembiayaan, dukungan pemerintah diharapkan dapat memperkuat kualitas fasilitas pendidikan sekaligus menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar bagi para siswa. (Marzuki)
